TEMA
MENINGKATKAN
OPTIMALISASI KINERJA KEPALA SEKOLAH
JUDUL
PENINGKATAN
TUNJANGAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
Makalah
IMAM
PURWANTO, S.Pd.
PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
Tahun
2019
BAB
I
1.
Latar Belakang
Akhir-akhir ini terjadi fenomena memprihatinkan dalam dunia pendidikan.
Satu diantara fenomena yang dimaksud adalah rendahnya minat guru untuk menjadi
kepala sekolah.
Kepala Sekolah merupakan jabatan karier yang semula cukup prestisius.
Kepala sekolah dapat menjadi sarana meningkatkan pengabdian yang lebih
bermanfaat dan bermakna. Pada kalangan tertentu dapat meningkatkan status
sosial guru. Sekarang jabatan Kepala
Sekolah memasuki masa-masa yang kurang diminati bahkan dapat dikatakan tidak
menarik bagi sebagian guru.
2.
Permasalahan ( Rumusan Masalah )
1.
Apakah penyebab rendahnya minat guru menjadi Kepala Sekolah
2.
Bagaimana upaya meningkatkan kinerja Kepala Sekolah.
3.
Tujuan
1.
Ditemukan solusi terbaik mengatasi rendahnya minat guru
menjadi Kepala Sekolah
2.
Meningkatnya minat guru menjadi Kepala Sekolah
BAB II
Sebuah
jabatan karier yang cukup menarik. Meskipun waktu itu tidak dilaksanakan
seleksi ketat secara terbuka tetapi guru-guru yang terpilh menjadi Kepala
Sekolah secara umum memang guru yang dapat diklasifikasikan guru terbaik pada
zamannya.
Seiring dengan perubahan zaman yang sangat
cepat sampai merambah ke dunia pendidikan dan sikap mental para guru. Jenjang
karier guru menjadi Kepala Sekolah
semestinya semakin menarik dan diminati guru-guru saat ini. Namun menjadi sangat ironis yaitu ketika sebagian
besar guru tidak menginginkan jabatan Kepala Sekolah bahkan memiliki kecenderungan
menghindari dan takut.
Fenomena demikian terjadi karena beberapa
unsur, diantaranya :
1.
Tugas administrasi yang sangat banyak.
2.
Penerapan sistem Habis Masa Tugas ( HMT) untuk Jabatan Kepala Sekolah.
3.
Rendahnya tunjangan Tunjangan Kepala Sekolah.
Ketiga unsur tersebut terkait
sehingga satu unsur mempengaruhi unsur yang lain.
Saat ini beban administrasi Kepala Sekolah yang harus dikerjakan
sebagaimana salah satu tugas pokok profesinya sebagai administrator sejumlah
119 macam. Administrasi tersebut dalam pengerjaannya tidak dilaksanakan semua
setiap hari. Artinya ada yang pengerjaanya seminggu sekali, sebulan, triwulan
bahkan semester, namun demikian tugas ini menjadi sangat berat.
Permasalahan berikutnya adalah terjadinya dualisme pengaturan sistem administrasi yang sering tidak sinkron antara Badan Nasional
Standar Pendidikan Nasional ( BNSP ) dengan Pusat Kurikulum ( PUSKUR ), menyangkut nomenklatur, format,
pengkodean dan penomoran. Sehingga satu jenis ( administrasi yang sama )
terjadi kode dan nomor yang berbeda penggunaannya ketika digunakan untuk Penilaian
Kinerja Kepala Sekolah ( PKKS ) dan untuk Akreditasi.
Tidak hanya itu. Banyaknya komponen ganda dalam satu jenis administrasi
semakin membingungkan, menyulitkan dan memperberat tugas administrasi Kepala
Sekolah. Satu jenis administrasi harus terdapat pada dua atau tiga tempat
berbeda dengan fungsi yang sama, dimaknai sebagian dari guru seolah-olah hanya
sebuah cara untuk mengurangi minat guru menjadi Kepala Sekolah.
2.
Penerapan sistem Habis Masa
Tugas ( HMT) untuk Jabatan Kepala
Sekolah
Kepala Sekolah Khususnya Kepala SD yang mayoritas hidup di pedasaan
dengan segala kesederhaannya, dengan pengabdian yang ada di hatinya tidaklah
siap secara moral dengan penerapan
sistem Habis Masa Tugas ( HMT ).
Ada beberapa faktor penyebab
ketidaksiapan sistem HMT diantaranya tersebut di bawah ini :
1)
Faktor Finansial
Secara finansial menjadi Kepala
SD, tidaklah menambah material secara signifikan. Apalagi jika didasarkan dari
penghitungan ekonomis tunjangan Tambahan Kepala SD hanyalah Rp 125.000. Jumlah
yang sangat tidak sebanding dengan tugas administrasi.
2)
Faktor Sosial
Secara sosial, masyarakat menganggap Kepala Sekolah kemudian kembali
menjadi guru, sebagai bagian dari pelanggaran aturan sehingga jabatan Kepala
Sekolah tersebut dicabut sebagai hukuman. Masyarakat kita banyak yang belum
memahami peraturan HMT tersebut.
3)
Faktor Pengabdian
Menjadi Kepala SD lebih didasarkan pada pengabdian
dibandingkan tendensi finansial dan material. Oleh karena itu sistem HMT
menjadi salah satu penyebab rendahnya minat guru menjadi Kepala Sekolah.
3.
Rendahnya Tunjangan Kepala
Sekolah
Selain kedua faktor tersebut di atas, rendahnya tunjangan Kepala Sekolah
yang tidak sebanding dengan Tugas Pokok Profesinya
( TUPOKSI )
menjadi salah satu faktor menurunnya minat guru menjadi Kepala Sekolah.
- Peningkatan
Tunjangan sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah
1.
Pengurangan beban adminstrasi
2.
Peninjauan ulang sistem HMT
3.
Peningkatan tunjangan Kepala Sekolah
Dari ketiga
alternatif tersebut, peningkatan tunjangan Kepala Sekolah menurut saya, menjadi alternatif terbaik.
Betapapun bicara tunjangan adalah bicara uang dan pada ujungnya adalah
kemampuan anggaran namun bukan tidak mungkin ini yang dilakukan oleh
pemerintah. Terlebih dengan anggaran pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN.
Semestinyalah pemerintah secara serius meningkatkan tunjangan Kepala Sekolah
demi peningkatan secara optimal Kinerjanya.
Besarnya tambahan tunjangan tentu tidaklah sebesar gaji pokok. Hal ini
karena sebagian sudah menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok,
tetapi yang penting dapat sebanding lurus anatara tugas pokoknya sebagai kepala
dengan kesejahteraan finansial berupa tunjangannya.
Keraguan bahwa tunjangan sudah dinaikan kinerja belum tentu meningkat
singkirkan dulu jauh-jauh, karena apabila ini terjadi pemerintah dapat menekan
dengan aturan-aturan ketat agar kinerja Kepala Sekolah dapat meningkat.
BAB III
Rendahnya
minat guru menjadi Kepala Sekolah, disebabkan
tiga unsur :
1. Tugas
administrasi yang sangat berat
2. Sistem
HMT
3. Rendahnya
Tunjangan Kepala Sekolah
Untuk
meningkatkan minat guru menjadi Kepala Sekolah dan meningkatkan kinerjanya terdapat
tiga alternatif :
1.
Pengurangan beban adminstrasi
2.
Peninjauan ulang sistem HMT
3.
Peningkatan tunjangan Kepala Sekolah
Dari ketiga alternatif,
peningkatan tunjangan Kepala Sekolah merupakan alternatif terbaik.
B.
Saran
Sebaiknya pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadapap kebijakan yang
tidak populis demi peningkatan kualitas pendidikan.
Salah satunya
adalah pemberlakuan HMT.